Pajak Kekayaan, Legitimasi dan Kesiapan Negara

Ditanya soal usulan Celios memajaki kekayaan di atas Rp 84 miliar, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjawab hati-hati di Bogor, 12 November lalu: belum ada regulasinya, gagasan itu perlu dikaji mendalam, dan kajiannya ranah unit perumus kebijakan fiskal, sedangkan DJP mengadministrasikan dan memungut. Ia siap mendukung bila ada arahan untuk mengkaji.

Jawaban itu wajar, tetapi menandai kebuntuan yang sama dengan perdebatan Budi Frensidy dan Media Wahyudi Askar di kolom ini, Mei lalu. Yang satu menyebut pajak kekayaan kebijakan kuno yang mahal, rumit, dan kontraproduktif; yang lain yakin infrastruktur perpajakan hari ini sudah memadai. Seolah pilihannya hanya menolak, menerima, atau menunggu.

Setelah tiga dekade bergumul dengan isu perpajakan, saya melihat titik pijak yang lebih produktif—bukan jalan tengah yang lembek, melainkan pertanyaan yang lebih tepat: bukan ”setuju atau tidak”, melainkan ”dalam syarat apa” pajak kekayaan bisa bekerja adil dan efektif.

Mari mulai dari yang patut disepakati. Laporan Celios 2026 mencatat kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 55 juta penduduk. Metodenya bisa diperdebatkan, tetapi arahnya sulit dibantah. Ketimpangan yang lebar dan dipertahankan merusak kohesi sosial dan menggerus kualitas demokrasi: kekayaan yang terkonsentrasi cenderung berubah menjadi kekuasaan politik, memengaruhi regulasi, dan pada akhirnya membuat negara bekerja untuk segelintir orang.

Baca selengkapnya di kompas.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *