Dari Polanyi, Blyth, Streeck, dan Mattei Menuju Agenda Ekonomi Progresif Indonesia
Kita terbiasa membicarakan kebijakan ekonomi dengan bahasa yang tampak netral: disiplin fiskal, efisiensi, stabilitas harga, kepercayaan pasar, atau konsolidasi anggaran. Semua terdengar teknis. Namun, Clara E. Mattei, melalui The Capital Order, mengajukan pertanyaan yang mengganggu kenyamanan itu: bagaimana jika austerity bukan sekadar resep untuk menyehatkan keuangan negara, melainkan juga cara untuk menata kembali relasi kekuasaan dalam ekonomi?
Pertanyaan Mattei menjadi penting justru karena austerity berkali-kali kembali meski rekam jejak ekonominya diperdebatkan. Dengan menelusuri Inggris dan Italia setelah Perang Dunia I, ia menunjukkan bahwa penghematan modern lahir ketika tatanan kapitalisme menghadapi tantangan politik dari bawah. Perang telah membuktikan bahwa negara dapat mengatur produksi, tenaga kerja, dan distribusi secara sangat luas. Setelah perang, pekerja mulai bertanya: jika ekonomi dapat diorganisasikan untuk perang, mengapa tidak untuk kesejahteraan dan demokrasi ekonomi?
Respons terhadap pertanyaan itulah yang dibaca Mattei sebagai kelahiran “austerity trinity”: austerity fiskal melalui pemotongan belanja dan pajak yang regresif; austerity moneter melalui uang ketat, suku bunga tinggi, dan deflasi; serta austerity industrial melalui tekanan terhadap upah, pekerjaan, serikat buruh, dan kekuatan tawar pekerja. Ukuran keberhasilannya, karena itu, tidak cukup dicari pada pertumbuhan atau keseimbangan anggaran. Austerity dapat gagal secara makroekonomi, tetapi berhasil mengembalikan disiplin tenaga kerja dan melindungi apa yang ia sebut capital order.
Dari Polanyi ke Mattei
Di sinilah Mattei sebaiknya dibaca bersama Karl Polanyi. Dalam The Great Transformation, Polanyi membongkar anggapan bahwa pasar yang mengatur dirinya sendiri adalah keadaan alamiah. Pasar modern justru merupakan hasil konstruksi politik dan kelembagaan. Ketika tenaga kerja, tanah, dan uang diperlakukan seolah-olah komoditas biasa, masyarakat mengalami dislokasi dan kemudian melahirkan “double movement”: ekspansi pasar memunculkan gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat.
Mattei seolah menambahkan sisi lain pada tesis itu. Jika Polanyi memperlihatkan masyarakat melindungi dirinya dari penetrasi pasar, Mattei menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi dapat melakukan counter-movement untuk membatasi kembali tuntutan demokratis masyarakat. Austerity, dalam pembacaan ini, bukan absennya negara. Negara tetap hadir, tetapi kehadirannya diarahkan untuk memulihkan disiplin pasar dan relasi kekuasaan tertentu.
Ini koreksi penting terhadap perdebatan “negara versus pasar”. Sejarah kapitalisme justru memperlihatkan bahwa pasar membutuhkan negara: untuk menetapkan hak milik, kontrak, sistem moneter, aturan perusahaan, dan tata kerja. Pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah negara campur tangan, melainkan: untuk siapa, untuk tujuan apa, dan dengan distribusi risiko seperti apa negara bertindak?
Blyth: Ketika Kegagalan Terus Diulang
Mark Blyth, dalam Austerity: The History of a Dangerous Idea, menyerang austerity dari pintu yang berbeda. Jika rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah serentak mengurangi pengeluaran ketika ekonomi sedang lesu, siapa yang akan menciptakan permintaan? Kebijakan yang masuk akal bagi satu rumah tangga belum tentu masuk akal bagi seluruh perekonomian. Blyth juga menunjukkan bagaimana krisis sektor keuangan dapat berubah secara politik menjadi krisis utang publik, sehingga masyarakat menanggung biaya penyesuaian.
Mattei memperdalam paradoks Blyth. Jika austerity begitu sering tidak memenuhi tujuan makroekonominya, mengapa ia bertahan? Jawabannya: mungkin kita menggunakan ukuran keberhasilan yang keliru. Bila austerity menurunkan kekuatan tawar pekerja, menekan social wage, mengembalikan profitabilitas, dan mempersempit ruang bagi alternatif ekonomi, maka kebijakan itu mungkin menjalankan fungsi politik-ekonomi yang berbeda dari tujuan resmi yang diumumkan.
Di titik ini, kritik austerity berubah dari perdebatan tentang multiplier fiskal menjadi perdebatan tentang kekuasaan. Anggaran bukan lagi hanya tabel pendapatan dan belanja. Di balik keputusan memotong subsidi, menaikkan pajak, mempertahankan layanan publik, atau mengubah aturan tenaga kerja selalu terdapat pertanyaan distributif: siapa membayar, siapa memperoleh manfaat, dan siapa mempunyai suara dalam keputusan?
Streeck dan Ketegangan Kapitalisme-Demokrasi
Wolfgang Streeck membawa persoalan itu lebih jauh. Dalam Buying Time, ia menggambarkan transformasi negara pascaperang dari tax state menuju debt state dan kemudian consolidation state. Negara demokratis semakin harus memenuhi dua jenis tuntutan: tuntutan warga yang mengharapkan pekerjaan, pelayanan publik, dan perlindungan sosial; serta tuntutan pemegang modal dan kreditur yang menghendaki solvabilitas, pembayaran utang, stabilitas, dan kepercayaan pasar.
Streeck menyebut ketegangan antara Staatsvolk dan Marktvolk. Problem muncul ketika akuntabilitas kepada pasar secara sistematis mengalahkan akuntabilitas kepada warga. Mattei menjelaskan genealogi teknokrasi austerity pada 1920-an; Streeck menunjukkan bagaimana logika itu dapat mengeras menjadi institusi permanen: aturan fiskal, ketergantungan pada pasar utang, dan pengambilan keputusan ekonomi yang semakin jauh dari kontestasi demokratis.
Keduanya tidak berarti bahwa utang tidak penting atau bank sentral tidak diperlukan. Justru tantangannya adalah bagaimana menjaga kredibilitas ekonomi tanpa mengubah “kepercayaan pasar” menjadi veto atas demokrasi. Demokrasi yang menjanjikan apa saja tanpa memperhitungkan sumber daya akan rapuh. Tetapi demokrasi yang hanya mengerjakan apa yang dianggap nyaman oleh pemegang modal juga kehilangan substansinya.
Melampaui Konflik Modal dan Buruh
Kerangka Mattei perlu diperluas. Nancy Fraser mengingatkan bahwa kapitalisme bukan hanya relasi antara modal dan buruh di tempat kerja. Ia bergantung pada prasyarat yang sering tidak dibayar atau dinilai secara memadai: keluarga dan care (perawatan), alam, institusi publik, serta kapasitas politik masyarakat. Kapitalisme dapat menjadi “kanibal” ketika proses akumulasi menggerogoti justru fondasi sosial dan ekologis yang membuatnya mungkin.
Dengan Fraser, pemotongan pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, atau childcare bukan sekadar pengurangan government expenditure. Biaya itu tidak lenyap; ia berpindah. Keluarga harus menanggung lebih banyak, perempuan sering memikul kerja perawatan tambahan, pekerja menghabiskan bagian pendapatan lebih besar untuk kebutuhan dasar, sementara kualitas reproduksi sosial melemah.
Guy Standing menambahkan dimensi precarity. Dalam ekonomi modern, disiplin pekerja tidak selalu memerlukan represi terbuka. Ketidakpastian kontrak, pekerjaan platform, outsourcing, pendapatan yang fluktuatif, dan lemahnya jaminan sosial dapat menghasilkan permanent insecurity. Orang yang selalu takut kehilangan penghasilan mempunyai kebebasan formal, tetapi bargaining power yang kecil. Karena itu, economic security bukan sekadar bantuan sosial; ia adalah salah satu prasyarat kebebasan substantif.
Dari Kritik Menuju Agenda Progresif
Namun, kritik kapitalisme tidak cukup. Di sinilah Mariana Mazzucato dan Thomas Piketty membantu menggeser pembicaraan dari diagnosis menuju institusi alternatif. Mazzucato menolak negara yang hanya bertugas memperbaiki market failure. Negara dapat membentuk pasar, mengarahkan inovasi, berbagi risiko, dan memastikan bahwa investasi publik menghasilkan public value. Piketty, dari arah berbeda, menunjukkan pentingnya distribusi kepemilikan: ketimpangan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga soal siapa menguasai aset dan karena itu memiliki kekuasaan ekonomi.
Sintesisnya bukan sosialisme negara lama, juga bukan laissez-faire baru. Kita membutuhkan democratic economy: pasar tetap berfungsi, perusahaan tetap memperoleh laba dan berinovasi, tetapi institusi publik memastikan bahwa hasil pertumbuhan, risiko, kepemilikan, dan kemampuan menentukan masa depan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Dengan kata lain, agenda progresif yang matang tidak menolak fiscal prudence. Ia justru membedakan prudence dari austerity. Prudence bertanya bagaimana menjaga keberlanjutan fiskal antargenerasi. Austerity menjadi problem ketika penyesuaian secara sistematis dibebankan kepada mereka yang paling lemah, sementara struktur privilese dibiarkan tidak tersentuh.
Indonesia: Dari Fiscal Prudence Menuju Democratic Prudence
Relevansinya bagi Indonesia sangat besar. Kita membutuhkan stabilitas makro, penerimaan negara yang kuat, investasi swasta, kredibilitas fiskal, dan pengendalian inflasi. Negara yang kehilangan kemampuan membiayai dirinya sendiri tidak akan mampu menjadi negara kesejahteraan. Karena itu, kritik terhadap austerity tidak boleh berubah menjadi pembenaran bagi pemborosan, defisit tanpa disiplin, atau proyek publik tanpa produktivitas.
Tetapi, disiplin juga harus dibaca dari sisi distribusi. Ketika ruang fiskal menyempit, pertanyaan pertama tidak boleh berhenti pada “belanja apa yang mudah dipotong?”, melainkan “siapa yang menanggung penyesuaian?” Pemotongan transportasi publik, kesehatan, pendidikan, perumahan, atau perlindungan pekerja mungkin memperbaiki satu indikator anggaran dalam jangka pendek, tetapi sekaligus menaikkan biaya hidup dan menurunkan kemampuan produktif warga.
Di negara dengan sektor informal besar, ketimpangan kepemilikan aset, dan urbanisasi cepat, konsep social wage menjadi sangat relevan. Kesejahteraan warga tidak hanya ditentukan oleh besarnya gaji yang masuk ke rekening, tetapi juga oleh berapa banyak pendapatan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh kebutuhan dasar. Transportasi publik yang terjangkau, sekolah dan layanan kesehatan yang baik, hunian yang accessible, childcare, pangan, ruang publik, serta layanan digital yang efisien pada dasarnya menambah “pendapatan riil” warga.
Karena itu, social wage sebaiknya tidak dipahami sebagai subsidi pasif. Ia dapat menjadi bentuk predistribution: negara memperbaiki posisi warga sebelum ketimpangan pasar terbentuk terlalu jauh. Bagi kota seperti Jakarta, misalnya, transportasi massal yang murah bukan hanya kebijakan transportasi; ia memperluas pasar kerja yang dapat dijangkau pekerja. Perumahan terjangkau bukan sekadar program sosial; ia menentukan apakah produktivitas kota dinikmati warga atau diserap kenaikan rente tanah. Childcare bukan semata urusan keluarga; ia memperbesar kesempatan perempuan berpartisipasi dalam ekonomi.
Tetapi, social wage juga harus produktif dan terukur. Layanan universal yang buruk hanya mengganti ketimpangan harga dengan ketimpangan kualitas. Maka, agenda progresif harus memadukan universalisme dengan efisiensi, targeting ketika diperlukan, digitalisasi yang accountable, pengadaan yang bersih, evaluasi outcome, serta keberanian menghentikan program yang tidak bekerja.
Democratic Prudence
Di sinilah saya melihat kemungkinan sintesis Polanyi-Blyth-Streeck-Mattei-Fraser-Standing-Mazzucato-Piketty. Polanyi mengingatkan agar ekonomi tetap embedded dalam masyarakat. Blyth memperingatkan bahaya menjadikan austerity sebagai refleks. Streeck menunjukkan ketegangan antara warga dan kreditur. Mattei membongkar dimensi kekuasaan di balik bahasa teknokratis. Fraser memperluas perhatian pada care, alam, dan reproduksi sosial. Standing menempatkan keamanan ekonomi sebagai syarat kebebasan. Piketty membawa kita pada distribusi kepemilikan. Mazzucato mengingatkan bahwa negara dapat menciptakan, bukan hanya membelanjakan, nilai.
Hasilnya dapat disebut democratic prudence. Ia mempunyai dua kaki. Yang pertama adalah prudence: fiskal sehat, inflasi terkendali, utang berkelanjutan, birokrasi efisien, dan investasi produktif. Yang kedua adalah democracy: distribusi beban yang adil, social wage yang kuat, partisipasi warga, penyebaran kesempatan dan kepemilikan, serta keputusan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dengan kerangka ini, kita keluar dari oposisi palsu antara “pro-pasar” dan “pro-negara”. Pasar adalah institusi sosial; negara pun dapat gagal dan dibajak kepentingan. Yang dibutuhkan adalah arsitektur institusi yang membuat keduanya tunduk pada public value.
Permintaan agregat yang ekspansif inilah yang memperbesar peluang laba bagi korporasi, memicu insentif investasi sektor riil, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, kenaikan upah pekerja bukanlah beban atau biaya yang mendistorsi pasar, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang vital. Karena mekanisme pasar internal terbukti tidak mampu menyelesaikan problem ketidakseimbangan ini secara mandiri, maka intervensi aktif negara melalui instrumen luar pasar mutlak diperlukan. Pemerintah harus hadir menyuntikkan daya beli langsung melalui program stimulus fiskal, subsidi terarah, insentif pajak, bantuan sosial, hingga peningkatan program belanja publik, dengan tujuan tunggal untuk mendongkrak kembali volume permintaan agregat agar roda produksi kembali berputar.
Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari Mattei dan para pemikir yang mengelilinginya bukanlah bahwa setiap penghematan adalah buruk. Pelajarannya lebih subtil: jangan pernah membiarkan bahasa teknis menyembunyikan pilihan politik. Di balik setiap angka anggaran terdapat distribusi kesempatan, keamanan, risiko, dan kekuasaan.
Karena itu, pertanyaan ekonomi yang demokratis tidak cukup berhenti pada “Can we afford it?” Kita juga harus bertanya: who pays, who benefits, who bears the risk, and who gets to decide? Kemajuan mungkin justru dimulai ketika fiscal prudence dan keadilan sosial berhenti dipertentangkan—dan kita mulai memperlakukan keduanya sebagai syarat bersama bagi demokrasi yang mampu bertahan.
Daftar Pustaka
Blyth, Mark. 2013. Austerity: The History of a Dangerous Idea. New York: Oxford University Press.
Fraser, Nancy. 2022. Cannibal Capitalism: How Our System Is Devouring Democracy, Care, and the Planet—and What We Can Do About It. London: Verso.
Mattei, Clara E. 2022. The Capital Order: How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism. Chicago: University of Chicago Press.
Mazzucato, Mariana. 2013. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. London: Anthem Press.
Mazzucato, Mariana. 2018. The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy. New York: PublicAffairs.
Piketty, Thomas. 2020. Capital and Ideology. Diterjemahkan oleh Arthur Goldhammer. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
Polanyi, Karl. 2001. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Edisi ke-2, Beacon Paperback. Boston: Beacon Press.
Standing, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic.
Streeck, Wolfgang. 2014. Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. Diterjemahkan oleh Patrick Camiller. London: Verso.
