Selama empat dekade, kebijakan ekonomi dibimbing oleh satu keyakinan sederhana: pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan negara cukup menambal kegagalannya. Hasilnya kita kenal: ketimpangan yang menganga, krisis iklim, dan merosotnya kepercayaan publik pada kemampuan negara menghadirkan perubahan. Tidak mengherankan jika istilah lama “kebaikan bersama” (bonum commune) kembali ramai dipakai. Namun istilah yang dipakai semua orang mudah kehilangan isi. Kebaikan bersama bisa menjadi label legitimasi bagi kebijakan yang sebenarnya tidak berubah. Karena itu, pertanyaannya bukan hanya bagaimana mencapai kebaikan bersama, tetapi kebaikan siapa, untuk menjadi apa, dan dengan ikatan apa.
Akar yang Panjang
Gagasan ini berakar pada Aristoteles. Dalam Ethica Nicomachea I.2 ia menulis bahwa kebaikan polis lebih besar dan lebih sempurna daripada kebaikan satu orang. Dalam Politika III.6, kepentingan bersama menjadi kriteria yang membedakan konstitusi yang benar dari yang menyimpang. Tujuan polis adalah eudaimonia warganya: hidup yang baik, bukan sekadar hidup.
Thomas Aquinas menjadikannya konsep hukum: hukum adalah tatanan akal budi demi kebaikan bersama. Namun ia juga memasang pengaman. Manusia tidak diarahkan kepada komunitas politik menurut seluruh keberadaannya, sehingga pribadi tidak habis diserap negara.
Modernitas menyekularkan konsep ini, lalu mengikisnya, hingga pada Bentham kebaikan bersama menyusut menjadi jumlah kepentingan individu. Ajaran Sosial Gereja menghidupkannya kembali. Gaudium et Spes 26 mendefinisikannya sebagai keseluruhan kondisi sosial yang memungkinkan setiap orang dan kelompok mencapai kepenuhan diri. Paus Fransiskus menambahkan sudut pandang dari pinggiran, cakrawala planet dan antargenerasi, serta metode proses yang ditopang persahabatan sosial.
Tiga Tawaran Kontemporer
Dalam ilmu ekonomi, setidaknya ada tiga upaya serius untuk menerjemahkan gagasan ini. Mariana Mazzucato, dalam The Common Good Economy (2026), menolak paradigma koreksi kegagalan pasar dan menawarkan kompas dengan lima elemen: tujuan dan arah, ko-kreasi dan partisipasi, pembelajaran kolektif, akses dan berbagi imbal hasil, serta transparansi dan akuntabilitas. Kekuatannya ada pada instrumen konkret seperti kondisionalitas investasi publik, pengadaan, dan bank pembangunan.
Herman Daly dan John Cobb, dalam For the Common Good (1989), berangkat dari arah lain. Bagi mereka, ekonomi adalah subsistem dari bumi yang terbatas, sehingga skala harus didahulukan sebelum distribusi dan alokasi. Mereka mengganti homo economicus dengan “pribadi-dalam-komunitas”, membedakan pertumbuhan kuantitatif dari perkembangan kualitatif, dan mengakui bahwa ekonomi membutuhkan Tujuan Tertinggi dari luar dirinya.
Anthony Annett, dalam Cathonomics (2022), mengembalikan ekonomi pada tradisi keutamaan Aristoteles dan Thomas serta pada ASG.
Masing-masing punya kelemahan. Mazzucato kuat pada “bagaimana”, tetapi diam tentang “siapa” dan “untuk apa”. Aktor hadir sebagai stakeholder, sebuah peran dalam struktur, bukan subjek yang dibentuk dan membentuk. Telos menjadi slot formal yang diisi lewat proses partisipatif. Ia mengandaikan kita sudah pandai menetapkan tujuan dan hanya gagal mencapainya, padahal pertanyaan “adil yang mana?” masih terbuka. Daly kuat pada batas dan tujuan akhir, tetapi miskin instrumen kelembagaan, dan lokalismenya rawan tergelincir ke nostalgia. Annett memiliki antropologi, tetapi dikritik membaca ASG lewat lensa sosial-demokrasi. Pertanyaannya: apakah antropologi itu sungguh menentukan resep kebijakannya, atau hanya melegitimasinya?
Kritik Pokok: Prosedur Tanpa Subjek
Benang merah kritik ini sederhana. Tata kelola tanpa teori tentang subjek akan mereduksi manusia menjadi fungsi. Tujuan tanpa isi akan menjadi wadah kosong yang diisi oleh pihak yang paling berkuasa. Pengalaman reformasi di mana pun menunjukkan bahwa desain kelembagaan tanpa subjek pembaru hanya melahirkan kepatuhan formal. Ironisnya, jalan prosedural justru bergantung pada hal yang diabaikannya: partisipasi mengandaikan warga yang mampu bermusyawarah tentang kebaikan. Prosedur hidup dari subjek yang tidak ia teorikan. Kompas tanpa arah utara hanya akan berputar.
Antropologi sebagai Arah Utara
Di sinilah tradisi Katolik menawarkan sumbangan yang khas. Yang ditawarkan bukan prosedur yang lebih baik, melainkan jangkar antropologis.
Pertama, manusia sebagai citra Allah. Gaudium et Spes 25 menegaskan bahwa pribadi adalah subjek, dasar, dan tujuan semua institusi sosial. Maka martabat menjadi batas bagi setiap prosedur, dan tidak ada konsensus yang berhak meniadakannya. Laborem Exercens juga menempatkan manusia yang bekerja di atas modal sebagai sumber nilai.
Kedua, keselamatan sebagai telos. Populorum Progressio merumuskan tujuan ekonomi sebagai perkembangan setiap manusia dan seluruh manusia. Dari sini lahir kriteria keadilan: adil adalah apa yang memungkinkan pribadi menjawab panggilannya, diukur dari mereka yang paling tersingkir. Telos yang sama juga menjadi batas. Karena kepenuhan ada pada Kerajaan Allah, tidak ada negara atau misi yang boleh mengklaim diri sebagai keselamatan.
Ketiga, persaudaraan dalam kasih. Caritas in Veritate mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan tiga logika sekaligus: kontrak pasar, kewajiban negara, dan anugerah. Model biner pasar-plus-negara, betapa pun direformasi, menggerus kepercayaan yang menjadi prasyarat bagi keduanya.
Dari Antropologi ke Kebijakan
Antropologi ini dapat diterjemahkan menjadi lima orientasi kebijakan.
Pertama, ukuran keberhasilan diambil dari pinggiran. Kebijakan dinilai dari dampaknya pada yang paling rentan, bukan dari rata-rata.
Kedua, perkembangan didahulukan atas pertumbuhan. Batas ekologis dihormati tanpa menolak hak wilayah miskin untuk bertumbuh, sebagaimana Laudato Si’ 193 meminta sebagian dunia menerima pertumbuhan yang berkurang agar bagian lain dapat bertumbuh secara sehat.
Ketiga, subsidiaritas. Keputusan diambil sedekat mungkin dengan warga, dan partisipasi diperlakukan sebagai pembentukan subjek, bukan sekadar konsultasi.
Keempat, ruang bagi logika anugerah, seperti koperasi, ekonomi sosial, dan komunitas warga, di samping pasar dan negara.
Kelima, yang paling sering dilupakan, kebijakan sebagai pembentukan keutamaan sipil. Institusi yang baik tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menumbuhkan warga yang mampu memikul tanggung jawab bersama.
Perangkat Mazzucato, dari kondisionalitas hingga transparansi, tetap dibutuhkan. Bedanya, kini perangkat itu punya arah.
Tanpa Nostalgia
Tawaran ini bukan kerinduan pada Christendom, dan ada tiga alasannya.
Pertama, realisme tentang dosa. Struktur dosa itu nyata, sehingga kasih membutuhkan institusi, dan Gereja sendiri mengakui tidak memiliki solusi teknis.
Kedua, pluralisme. Antropologi ini ditawarkan lewat dialog, tidak dipaksakan. Di Indonesia, padanan publiknya ada dalam sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan amanat “memajukan kesejahteraan umum”.
Ketiga, cadangan eskatologis. Spe Salvi mengingatkan bahwa struktur yang baik membantu, tetapi tidak pernah menjamin kebaikan, karena kebebasan harus dimenangkan kembali oleh setiap generasi.
Kalimat terakhir itu sekaligus menjadi kesimpulan. Kebijakan ekonomi yang berpusat pada manusia tidak lahir dari kompas yang lebih canggih. Ia lahir dari kejelasan tentang arah utara, yaitu martabat pribadi dan persaudaraan, dan dari subjek-subjek yang bersedia berjalan ke sana. Mazzucato memberi kompas, Daly mengingatkan batas medan, dan tradisi Katolik menunjukkan arah utara. Tugas kita adalah memastikan ketiganya tidak berjalan sendiri-sendiri.
