Tak ada sidak yang direkam diam-diam, tak ada pejabat yang dimarahi di depan kamera, tak ada gladi untuk mencari lokasi yang bagus buat konten. Yang ada hanya ruang rapat biasa dengan format biasa, tetapi substansinya tidak biasa.
Itulah kesan saya setelah mengikuti tiga rapat terbatas Gubernur di kecamatan. Dua minggu lalu, di ruang kerjanya, kami berbincang tentang pentingnya memantau wilayah setelah Balai Kota cukup solid dan terorkestrasi. Tiba-tiba Pak Pram berkata, “Mas Pras, minggu depan ikut. Kita bikin ratas di kecamatan. Kita keliling.”
Di kepala saya, dan mungkin di kepala para Stafsus dan Tenaga Ahli lainnya, turun ke lapangan berarti sidak. Datang tanpa pemberitahuan, membongkar masalah yang barangkali sengaja ditutupi, lalu menyelesaikannya dengan instruksi. Persis seperti yang kerap kita tonton di medsos, lengkap dengan drama birokrat yang dipermalukan di depan publik.
Ternyata bukan itu yang terjadi.
Formatnya sederhana dan disiplin. Rapat tak pernah lebih dari satu jam. Camat memaparkan kondisi wilayahnya selama sepuluh menit, tidak lebih, supaya fokus dan tak bertele-tele. Pak Gubernur lalu mempersilakan para kepala dinas yang ia bawa untuk merespons, sesuai isu yang paling sering muncul di lapangan: sampah, jalan, banjir, kesehatan, pendidikan. Alternatif solusi dibahas bersama, lalu diambil keputusan yang jelas dan mengikat.
Di Penjaringan, misalnya, Camat memaparkan persoalan timbunan sampah, pentingnya penyelesaian jalan layang nontol, revitalisasi taman kota, dan kebutuhan rumah sakit. Pak Pram tidak langsung memberi instruksi. Ia bertanya, apakah itu kebutuhan konkret warga, lalu meminta para Kepala Dinas menjawab. Dalam beberapa menit, disepakati tinjauan lapangan, kajian, dan penuntasan segera. Tak ada suara yang meninggi, tetapi semua orang di ruangan tahu siapa harus mengerjakan apa, dan kapan.
Cara kerja Balai Kota sedang diduplikasi ke kecamatan. Kecamatan adalah simpul tempat seluruh lurah dikoordinasikan, miniatur dari bagaimana kewenangan dikelola untuk melayani warga. Wajah sebuah kecamatan adalah cermin dari bagaimana seluruh rantai kewenangan di atasnya bekerja. Ratas ini mengisi ruang kosong koordinasi yang selama ini berpotensi tersumbat.
Setiap kecamatan meninggalkan satu pelajaran. Di Kembangan, Pak Gubernur menekankan pentingnya memotret masalah secara utuh, dengan helicopter view, agar solusi yang dirumuskan tidak tambal sulam. Di Tanah Abang, ia bicara tentang menjadi pejabat yang rendah hati: tidak arogan, tidak mentang-mentang. Wilayah sekompleks Tanah Abang menuntut kesabaran, ketelatenan, dan pendekatan yang manusiawi. Di Penjaringan, ia berbagi pengalaman panjangnya, sejak mendampingi Ibu Megawati, menjadi Wakil Ketua DPR, hingga dua periode menjabat Sekretaris Kabinet. Benang merahnya satu: trust adalah segalanya. Ia tidak jadi dalam sekali waktu, melainkan dianyam terus dengan disiplin dan kesediaan berkorban.
Ada satu detail kecil yang menurut saya penting. Selepas rapat, ketika menghadapi jurnalis, Pak Gubernur tidak berdiri sendirian. Pak Fahmy, Camat Kembangan, Bu Tami, Camat Tanah Abang, dan Pak Darmawan, Camat Penjaringan, berdiri di sampingnya dan ikut menjelaskan, didampingi para Asisten dan Kepala Dinas. Kepada para camat itu ia memberi panggung, sekaligus tanggung jawab. Merekalah yang paling mengenal wilayahnya, dan merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban.
Ratas ini akan dituntaskan di seluruh 44 kecamatan. Saya bisa membayangkan betapa gugupnya para camat. Mereka pasti sudah berlatih, dibimbing wali kota, dan berkoordinasi ke sana kemari. Wali kota dan para kepala dinas pun sama. Tak ada yang tahu persis apa yang akan ditanyakan. Kegugupan semacam ini sehat, karena membuat antena dan radar terbuka lebar. Para pejabat jadi lebih awas terhadap masalah lapangan dan lebih sungguh-sungguh mendengarkan warga.
Dalam tiga ratas ini, persiapan yang baik terlihat meski waktunya sempit. Para camat berusaha memahami masalah wilayahnya, para lurah tampak dekat dengan warga, dan sebagian besar kepala dinas cukup menguasai isu, meski satu dua masih kedodoran. Satu hal patut diingat semua pihak: Gubernur punya mata, telinga, dan caranya sendiri untuk mengumpulkan informasi. Laporan “asal bapak senang” cepat atau lambat akan terbongkar.
Dari sini saya menarik satu kesimpulan sementara. Sekat lama antara politisi dan teknokrat perlu ditinjau ulang. Dari jarak dekat, saya menyaksikan keputusan politik yang dilandasi teknokrasi yang kuat. Kepekaan politik membaca apa yang dibutuhkan warga, sementara disiplin teknokratik memastikan jawabannya bisa dieksekusi. Dengan racikan dan takaran yang pas, pelayanan publik bisa berjalan efektif. Kekuasaan yang dilekatkan pada daulat warga menjadi amanah yang terus menuntut kerja baik. Keluhan tidak dianggap beban, melainkan alasan mengapa jabatan itu ada.
Kata viral berasal dari virus. Dalam ratas-ratas ini ia menemukan makna lain. Bukan sekadar yang trending dan ramai diperbincangkan, tetapi virus kerja baik, koordinasi, dan kolaborasi yang ditularkan, berbiak, dan membesar. Lewat kerja yang tekun dan sunyi, aspirasi bisa berubah menjadi aksi. Saya teringat pengingat Fareed Zakaria di masa pandemi: yang menentukan bukan besar atau kecilnya pemerintahan, melainkan mutunya. Bukan big atau small government, tetapi good government.
Sudut Taman Ismail Marzuki
7 November 2026
