Kita terbiasa membayangkan demokrasi yang sehat sebagai masyarakat yang mampu mencapai kesepakatan. Konflik dianggap sebagai gangguan: sesuatu yang perlu dimediasi, diredam, lalu diselesaikan. Di balik imajinasi ini terdapat warisan panjang filsafat politik modern—dari kontrak sosial hingga teori deliberasi—yang menempatkan tertib, konsensus, dan rekonsiliasi sebagai horizon politik. Herman Siemens, dalam Nietzsche and Kant as Thinkers of Antagonism: Towards a Philosophy of Conflict (2024), mengusik asumsi tersebut dari akarnya. Pertanyaannya sederhana tetapi radikal: bagaimana jika konflik bukan penyimpangan dari tatanan, melainkan salah satu syarat pembentuk tatanan itu sendiri?
Buku Siemens menarik karena mempertemukan dua pemikir yang biasanya ditempatkan berseberangan. Kant dikenal sebagai filsuf rasio, hukum universal, dan perdamaian abadi; Nietzsche sebagai filsuf pertarungan, kehendak untuk berkuasa, dan transvaluasi nilai. Siemens menunjukkan bahwa keduanya justru dapat dibaca sebagai thinkers of antagonism. Konflik hadir dalam struktur materi, kehidupan, pembentukan diri, kebudayaan, moralitas, dan politik. Ia dapat menghancurkan, tetapi juga menghasilkan kemampuan, hubungan, dan tatanan baru. Dengan demikian, pertanyaan politik yang lebih tepat bukan “bagaimana menghapus konflik?”, melainkan “bagaimana mengubah konflik destruktif menjadi konflik produktif?”
Konflik sebagai Struktur Realitas
Fondasi argumen Siemens ditemukan pada Kant pra-kritis. Dalam pembahasannya tentang negative magnitudes, Kant membedakan kontradiksi logis dari real opposition atau Realrepugnanz. Dua pernyataan yang secara logis saling meniadakan tidak sama dengan dua kekuatan riil yang saling melawan. Gaya tarik dan gaya tolak, misalnya, sama-sama nyata; hasil akhirnya justru dibentuk oleh tegangan keduanya. Perbedaan ini memungkinkan kita mengatakan bahwa realitas dapat bersifat konfliktual tanpa menjadi absurd secara logis.
Nietzsche meradikalkan intuisi tersebut. Yang utama bukan lagi benda-benda stabil yang kemudian memasuki konflik, melainkan relasi kekuatan yang melalui pertarungan, resistensi, dan perubahan justru membentuk apa yang kita sebut “entitas”. Kehendak untuk berkuasa, dalam pembacaan Siemens, karena itu tidak sebaiknya direduksi menjadi ambisi seseorang menguasai orang lain. Ia merupakan bahasa ontologis untuk dunia yang tersusun dari pluralitas kekuatan yang saling membatasi, menantang, dan mengubah.
Di sinilah Kant dan Nietzsche berpisah. Kant menerima konflik sebagai motor perkembangan, tetapi orientasi akhirnya adalah tatanan hukum dan perdamaian. Konflik produktif karena pada akhirnya memungkinkan kondisi yang mengatasi konflik. Nietzsche lebih curiga terhadap perdamaian yang dibeli dengan penghapusan antagonisme. Siemens menggunakan kontras antara Vernichtungskampf—pertarungan yang hendak memusnahkan lawan—dan Wettkampf—kontestasi yang justru membutuhkan lawan. Tantangan politik bukan memilih antara konflik dan damai, melainkan menemukan “living peace”: perdamaian yang tidak identik dengan kuburan karena perbedaan dan kontestasi tetap hidup.
Dari Ontologi ke Politik
Di titik ini Siemens dapat dipertemukan dengan rangkaian pemikiran kontemporer tentang demokrasi: Axel Honneth, Nancy Fraser, Jacques Rancière, dan Chantal Mouffe. Mereka tidak mengatakan hal yang sama. Justru perbedaan mereka memungkinkan kita membangun arsitektur yang lebih lengkap tentang konflik demokratis.
Siemens memberi lapisan paling dasar: mengapa konflik tidak pernah sepenuhnya lenyap? Karena relasionalitas sendiri mengandung resistensi dan antagonisme. Tetapi ontologi belum menjelaskan mengapa suatu konflik dialami sebagai ketidakadilan. Honneth mengisi kekosongan ini melalui struggle for recognition. Manusia tidak hanya berhadapan sebagai kekuatan; mereka mengalami penghinaan, pengabaian, dan misrecognition. Konflik sosial memperoleh grammar moral ketika pengalaman tersebut diterjemahkan menjadi tuntutan untuk diakui.
Namun Nancy Fraser mengingatkan bahwa ketidakadilan tidak dapat direduksi menjadi luka pengakuan. Orang dapat memperoleh penghormatan simbolik tetapi tetap terjebak dalam kemiskinan atau tidak mempunyai suara dalam pengambilan keputusan. Karena itu diperlukan tiga dimensi: redistribution, recognition, dan representation. Tujuannya adalah participatory parity—kondisi yang memungkinkan orang berpartisipasi sebagai pihak yang setara.
Di sinilah Fraser secara mengejutkan bertemu Siemens. Agonisme hanya bermakna jika para pihak mempunyai kapasitas yang cukup untuk benar-benar bertanding. Kebebasan formal untuk berbicara tidak banyak berarti ketika satu pihak menguasai sumber daya, informasi, organisasi, dan akses terhadap keputusan, sementara pihak lain hampir tidak mempunyai daya tawar. Redistribusi, dengan demikian, bukan semata kebijakan kesejahteraan. Ia juga merupakan prasyarat demokrasi: menyediakan kemampuan untuk bersuara, menolak, dan menantang.
Dissensus dan Hak untuk Mengganggu Tatanan
Tetapi bahkan participatory parity belum menyelesaikan persoalan. Siapa yang menentukan siapa yang dianggap peserta? Siapa yang masuk kategori warga yang sah, penerima yang memenuhi syarat, pekerja formal, penghuni legal, atau kelompok yang layak didengar? Setiap institusi bekerja melalui klasifikasi. Dan setiap klasifikasi berpotensi menghasilkan mereka yang tidak terhitung.
Di sinilah Rancière menjadi penting. Politik baginya bukan terutama pengelolaan kepentingan yang sudah diakui, melainkan momen ketika mereka yang tidak mempunyai “bagian” tampil dan menyatakan kesetaraan. Dissensus bukan sekadar perbedaan pendapat. Ia mengguncang pembagian tentang siapa yang boleh bicara, apa yang dapat dilihat sebagai masalah, dan suara siapa yang dianggap masuk akal.
Jika Siemens dibaca bersama Rancière, kita mendapatkan kesimpulan penting: dissensus bukan kecelakaan demokrasi. Ia merupakan ekspresi politik dari kenyataan bahwa setiap tatanan selalu sementara dan tidak pernah mampu menyerap seluruh pluralitas kehidupan. Tatanan melahirkan pengecualian; pengecualian memunculkan resistensi; resistensi dapat melahirkan subjektivitas politik baru; dan subjektivitas itu mendorong pembentukan tatanan baru. Demokrasi karena itu bukan perjalanan linear menuju konsensus final, melainkan proses koreksi yang tidak pernah selesai.
Dari Musuh menjadi Lawan
Tetapi romantisasi konflik juga berbahaya. Tidak setiap protes membebaskan, tidak setiap kemarahan menghasilkan keadilan, dan tidak setiap dissensus memperkuat demokrasi. Konflik dapat berubah menjadi kebencian, balas dendam, dominasi, bahkan penghancuran. Nietzsche sendiri, sebagaimana ditunjukkan Siemens, sangat sadar akan problem ressentiment: kecenderungan meninggikan diri dengan merendahkan pihak lain.
Di sinilah Chantal Mouffe memberikan jembatan politik yang berguna. Demokrasi tidak dapat menghapus antagonisme, tetapi dapat mengubah hubungan enemy menjadi adversary. Seorang adversary adalah lawan yang kita tentang secara sungguh-sungguh tanpa menyangkal haknya untuk tetap berada dalam arena bersama. Siemens memperdalam gagasan ini melalui Nietzsche: Wettkampf membutuhkan lawan. Lawan yang kuat bahkan dapat menjadi kondisi bagi perkembangan kemampuan kita sendiri. Resistensi tidak selalu mengurangi kekuatan; ia dapat menjadi stimulus yang menghasilkan kapasitas baru.
Ini membawa kita kepada prinsip yang lebih menuntut daripada toleransi: good conflict requires preservation of the opponent. Demokrasi tidak hanya meminta kita menahan diri agar tidak menghancurkan lawan. Ia meminta kita membangun arena di mana keberadaan lawan justru menjaga politik tetap hidup. Perbedaan antara antagonisme destruktif dan agonisme produktif terletak pada apakah konflik menghapus kemungkinan lawan untuk kembali berbicara dan bertanding.
Kembali kepada Institusi
Namun di ujung perjalanan kita harus kembali kepada Kant. Nietzsche kaya dalam memahami konflik, tetapi miskin dalam teori institusi. Rancière sangat kuat menjelaskan momen disrupsi, tetapi pemerintahan tidak dapat hidup terus-menerus dalam keadaan disrupsi. Anggaran harus diputuskan, layanan harus diberikan, jalan harus dibangun, hak harus dilindungi. Konflik membutuhkan bentuk institusional.
Kita karena itu membutuhkan Kant tanpa rekonsiliasi final dan Nietzsche tanpa penghancuran. Institusi demokratis harus cukup kuat untuk menghasilkan keputusan, tetapi cukup terbuka untuk memungkinkan keputusan itu digugat. Administrasi membutuhkan closure; demokrasi membutuhkan reopenability. Ketegangan keduanya tidak perlu diselesaikan untuk selamanya. Justru kemampuan memelihara ketegangan itulah salah satu ukuran kematangan institusi.
Menuju Productive Democratic Antagonism
Dari sini dapat dirumuskan suatu sintesis yang dapat disebut productive democratic antagonism. Rangkaian logikanya adalah: Siemens dan Nietzsche memberi ontology of conflict; Honneth menjelaskan morality of recognition; Fraser menyediakan structure of justice; Rancière menghadirkan politics of dissensus; Mouffe menunjukkan transformasi antagonism menjadi agonism; dan Kant mengingatkan kebutuhan akan institutionalization. Tidak satu pun cukup sendirian.
Rancière tanpa institusi berisiko menghasilkan disrupsi tanpa konsolidasi. Kant tanpa Rancière dapat berubah menjadi tertib yang kehilangan kemampuan mengoreksi diri. Nietzsche tanpa Fraser dapat meromantisasi kontestasi di tengah ketimpangan yang membuat pertandingan sejak awal tidak setara. Fraser tanpa Nietzsche memiliki teori keadilan yang kuat tetapi kurang menjelaskan mengapa konflik dapat menjadi sumber kreativitas politik. Mouffe tanpa Honneth kurang menangkap pengalaman moral yang mendorong seseorang memasuki perjuangan.
Jika dibaca bersama, mereka menawarkan gambaran demokrasi yang berbeda dari demokrasi sebagai mesin konsensus. Demokrasi adalah kemampuan kolektif mengubah antagonisme menjadi konflik produktif; memperbaiki ketimpangan yang membuat kontestasi semu; membuka ruang bagi mereka yang belum terhitung; mengubah musuh menjadi lawan yang sah; dan menginstitusikan hasil konflik tanpa menutup kemungkinan untuk menggugatnya kembali.
Pemerintahan yang Mau Mendengar Gangguan
Implikasinya sangat konkret bagi pemerintahan. Keluhan warga, kritik, demonstrasi, public hearing, oposisi terhadap kebijakan, bahkan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik tidak semestinya dipahami pertama-tama sebagai noise yang harus diredam. Semuanya dapat menjadi productive resistance: informasi tentang titik buta institusi yang tidak terlihat dari meja birokrasi.
Tentu tidak berarti setiap tuntutan harus diterima. Demokrasi tetap memerlukan verifikasi fakta, argumentasi, aturan, dan keputusan. Yang berubah adalah disposisi institusionalnya. Kritik tidak otomatis dibaca sebagai ancaman terhadap otoritas; konflik dibaca sebagai kemungkinan belajar. Institusi yang matang bukan institusi yang paling sedikit menerima keluhan, tetapi yang mampu mengubah keluhan menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi koreksi, dan koreksi menjadi kapasitas publik yang lebih baik.
Di sinilah gagasan Siemens tentang productive resistance memperoleh makna politik yang luas. Resistensi yang tepat tidak melemahkan institusi; ia dapat membuatnya lebih cerdas. Lawan yang kritis tidak selalu menghambat pemerintahan; ia dapat memaksa pemerintahan memperbaiki alasan, data, dan tindakannya. Konsensus yang terlalu cepat justru dapat menyembunyikan ketimpangan, pengecualian, dan kesalahan yang belum memperoleh bahasa.
Demokrasi sebagai Living Peace
Mungkin karena itu horizon demokrasi bukan perpetual peace dalam arti ketiadaan konflik, melainkan living peace: suatu tatanan yang cukup stabil untuk mencegah kekerasan, tetapi cukup terbuka untuk menampung pertentangan; cukup kuat untuk mengambil keputusan, tetapi cukup rendah hati untuk dikoreksi; cukup inklusif untuk memperluas partisipasi, tetapi tidak berpretensi bahwa semua perbedaan akhirnya akan lenyap.
Demokrasi tidak membutuhkan masyarakat yang selalu sepakat. Ia membutuhkan warga dan institusi yang mengetahui bagaimana berbeda tanpa saling meniadakan. Dalam bahasa yang diinspirasi Nietzsche, demokrasi membutuhkan lawan tetapi tidak membutuhkan musuh yang harus dimusnahkan. Dalam bahasa Rancière, ia harus menyediakan kemungkinan bagi yang tidak terhitung untuk muncul. Dalam bahasa Fraser, kemunculan itu harus ditopang kondisi partisipasi yang setara. Dalam bahasa Honneth, kita harus mampu mendengar pengalaman ketidakadilan di balik perjuangan. Dan bersama Kant, semua energi itu harus memperoleh bentuk hukum dan institusi yang memungkinkan kebebasan hidup bersama.
Maka pertanyaan terbesar bagi demokrasi kontemporer bukan apakah kita dapat mengakhiri konflik. Kita tidak dapat—dan mungkin tidak perlu. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita mempunyai kebijaksanaan politik dan desain institusional untuk membuat konflik tetap terbuka tanpa menjadi destruktif. Demokrasi yang dewasa bukan demokrasi yang tidak berisik. Ia adalah demokrasi yang mampu mengubah kebisingan menjadi percakapan, perlawanan menjadi pembelajaran, dan antagonisme menjadi energi untuk memperbarui kehidupan bersama.
