Ekonom peraih Nobel, Angus Deaton, di buku terbarunya Economics in America menulis:
“When I first became an economist in Cambridge fifty years ago, philosophers talked to economists, and the economics of inequality, of justice, and of wellbeing was talked about, taught, and taken seriously.”
Ketika ia tiba di US, ia merasakan kesan yang berbeda. Oleh sebagian besar ekonom, perbincangan tentang isu keadilan dianggap tidak profesional. Ide tentang tarif pajak progresif dinilai sebagai problem sosial yang tak menarik. Deaton kagum dengan kiprah para ekonom yang lihai mengayun dalam tegangan politik, jauh melampaui para filsuf, sosiolog, antropolog, teolog dll.
Ekonom dan ekonomi menjadi dominan dan mainstream. Tentu saja sah dan tidak keliru, sepanjang urusan yang terkait publik dapat diatasi. Di sini letak persoalannya. Clara Mattei di bukunya Capital Order menganalisis sejarah panjang gagasan austerity di Inggris dan Italy awal abad ke-20, sebagai upaya penaklukan kekuatan pekerja dan pengebawahan pada kepentingan pemodal.
Jargon pengetatan dan efisiensi dibingkai sebagai resep ilmiah dan teknokratik, netral dan bebas kepentingan. Padahal, sebagaimana Elizabeth Popp Berman di buku Thinking Like an Economist, pengutamaan efisiensi ketimbang kesetaraan ini adalah proyek politik. Ekonom dianggap lebih mengabdi pada kekuasaan dan pemodal.
Apa yang dicermati Deaton, Mattei, dan Popp Berman rasanya bergaung pula di sini. Porsi ekonomi, cara berpikir ekonomistik, dan paradigma ekonomi terlampau dominan, bahkan barangkali menjadi satu2nya. Hampir tak ada tempat bagi ilmuwan nonekonomi untuk membuka diskursus yang memadai. Seolah semua urusan hanya terkait ekonomi, uang, dan turunannya.
Kita punya Bung Hatta yang amat mumpuni di bidang ekonomi sekaligus fasih soal filsafat dan teori sosial. Pak Widjojo Nitisastro sebagai Kepala Bappenas dulu punya penasehat bernama Soedjatmoko, ilmuwan sosial terkemuka. Termasuk Prof Sumitro Djojohadikusumo selain ahli ekonomi juga mendalami filsafat, teori sosial, cum aktivis. Memberi ruang pada disiplin ilmu lain untuk menjadi rekan diskursus menjadi sebuah keniscayaan. Benar bahwa homo oeconomicus adalah salah satu ciri manusia. Namun cukup pasti keragaman dimensi manusia tak dapat diringkus sekadar sebagai makhluk ekonomi belaka.
Saya berharap wacana efisiensi, Danantara, dan berbagai proyek pembangunan ini tak sekadar jadi ranah para ekonom atau ahli keuangan, tetapi milik seluruh anak bangsa. Diskursus yang mengusung isu keadilan, kesetaraan, tata kelola, dampak sosial, dll perlu diberi ruang. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, mobilitas sosial – adalah gejala kompleks yang mesti dilihat secara holistik.
Logika akuntansi mesti tunduk pada nalar konstitusi – kata B Herry Priyono. Manusia dengan seluruh dimensinya harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk mengintegrasikan lingkungan hidup bukan sekadar sebagai alat produksi, namun sekaligus sebagai fondasi kehidupan lestari yang menjadi prasyarat seluruh aktivitas dapat berlangsung dan sinambung.
Isu hari2 ini menjadi undangan bagi anak bangsa untuk terlibat berpartisipasi sesuai minat dan bidang keilmuan, agar policy pembangunan semakin kaya dan bermakna bagi kesejahteraan bersama. Kata Tony Lawson, ilmu ekonomi perlu direhabilitasi dengan mengembalikan ontologi sosial sebagai basis, yaitu realitas kompleks dan relasional, bukan sekadar kalkulasi matematis-spekulatif. Semoga harapan ini tak terlampau muluk untuk diajukan.
