Beberapa hari lalu di platform X muncul diskusi menarik tentang sosiologi, merujuk satu esai di Wall Street Journal (WSJ) berjudul Is It Time to ‘Liquidate’ the Study of Sociology? Ada ironi yang layak direnungkan. Tepat ketika esai itu mempertanyakan apakah sudah waktunya “melikuidasi” studi sosiologi, gejala-gejala yang justru menjadi wilayah kerja klasik disiplin ini—keterasingan sosial, pudarnya ikatan komunitas, krisis makna kolektif—sedang memuncak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Cukup pasti, bukan pertanyaannya yang salah, tetapi kesimpulannya yang keliru. Bagaimana menjelaskannya?
Kritik yang Perlu Didengar
Esai Pamela Paul di WSJ (25 Juli 2026) mencatat sebuah pergeseran: sosiologi, yang semula melahirkan intelektual yang berpikir mendalam tentang kondisi manusia, kini oleh sebagian pengamatnya dianggap lebih banyak menghasilkan teknisi data atau aktivis dengan agenda tertentu. Kritik ini menggema dari laporan Vanderbilt dan Washington University yang menyoroti pola politisasi di ilmu-ilmu sosial secara umum.
Kritik semacam ini bukan hal baru, dan justru di situlah letak ironi keduanya. Lima puluh lima tahun sebelum WSJ menulis esainya, sosiolog Alvin Gouldner dalam The Coming Crisis of Western Sociology (1970) sudah melontarkan kritik serupa terhadap disiplinnya sendiri—hanya dari arah yang berlawanan. Gouldner menuduh structural-functionalism ala Talcott Parsons berpura-pura netral dan objektif, padahal sarat asumsi ideologis yang melayani status quo liberal Amerika pascaperang. WSJ hari ini menuduh sosiologi justru terang-terangan berpihak pada proyek ideologis progresif. Keduanya sama-sama menuding sosiologi “tertangkap” oleh sebuah agenda politik—bedanya cuma agenda politik yang mana.
Ironi ini sebetulnya menguatkan, bukan melemahkan, argumen inti Gouldner: ilmu sosial tidak pernah benar-benar bisa lepas dari posisi sosial penelitinya. Solusi terhadap bias bukanlah berpura-pura tak berpihak, melainkan menjadi sadar dan reflektif terhadap keberpihakan itu sendiri. Robert Merton, menulis di New York Times pada 1961, sudah mengingatkan bahwa “musim anti-sosiolog” datang berulang, dibungkus argumen baru tapi bermuara pada sentimen lama. WSJ 2026 mungkin sekadar edisi terbaru dari siklus itu.
Tiga Gejala Zaman yang Menuntut Sosiologi Bekerja
Namun terlepas dari perdebatan akademik itu, ada alasan yang lebih mendesak untuk mempertahankan—bahkan menghidupkan kembali—imajinasi sosiologis: tiga gejala zaman yang justru berada persis di jantung persoalan yang selalu digeluti sosiologi.
Pertama, individualisme radikal. Émile Durkheim, lebih dari satu abad lalu, sudah memetakan bahaya egoistic suicide—kematian akibat pelemahan ikatan sosial, ketika individu terlalu terlepas dari komunitas yang memberinya makna dan pijakan. Hari ini, masyarakat platform digital mendorong setiap orang mengurasi identitasnya sendiri tanpa jangkar komunitas yang stabil. Kita punya lebih banyak “koneksi” daripada generasi mana pun, tapi angka kesepian justru melonjak di hampir semua negara yang datanya tersedia. Ini bukan paradoks teknologi. Ini persis pola yang diprediksi teori solidaritas sosial klasik. Macam “terhubung tapi tidak nyambung”.
Kedua, dominasi algoritma atas ruang publik. Ruang bersama kita kini dimediasi oleh sistem yang dioptimalkan untuk keterlibatan (engagement), bukan kohesi. Eksponen Sekolah Frankfurt —Adorno, Horkheimer, Marcuse—sejak pertengahan abad lalu sudah memperingatkan bahaya industri budaya yang menyeragamkan kesadaran demi kepentingan komersial. Algoritma hari ini adalah versi industri budaya yang jauh lebih personal dan lebih sulit dilihat: ia tidak menyeragamkan semua orang ke arah yang sama, melainkan menyekat setiap orang ke gelembung realitasnya sendiri. Justru di sinilah alat analisis kritis sosiologi—bukan sekadar ilmu data—dibutuhkan untuk membaca bagaimana teknologi membentuk ulang kesadaran kolektif.
Ketiga, anomie: hilangnya norma bersama. Konsep Durkheim ini menggambarkan kondisi ketika perubahan sosial-ekonomi berlangsung terlalu cepat sehingga norma lama runtuh sebelum norma baru sempat terkonsolidasi. Percepatan disrupsi teknologi, pergeseran struktur kerja, dan krisis makna di kalangan generasi muda adalah gejala anomie versi kontemporer. Ketika seseorang kehilangan pegangan normatif tentang apa yang dianggap benar, berarti, atau layak diperjuangkan, hasilnya bukan hanya kecemasan personal, tapi juga kerentanan terhadap radikalisasi dan polarisasi di ruang digital.
Menghidupkan Kembali Imajinasi Sosiologis
Jika diagnosis WSJ soal krisis kredibilitas sosiologi ada benarnya, maka resepnya bukan pembubaran, melainkan pengembalian pada apa yang oleh C. Wright Mills disebut sociological imagination: kemampuan menyambungkan biografi personal dengan struktur sejarah yang lebih besar. Mills sendiri, dalam The Sociological Imagination (1959), mengkritik dua kutub yang menjauhkan sosiologi dari tugas ini—grand theory yang terlalu abstrak untuk berguna, dan abstracted empiricism yang menumpuk data tanpa makna. Tuduhan WSJ bahwa sosiologi kini jadi kendaraan aktivisme atau sekadar mesin statistik sebetulnya adalah dua wajah dari kegagalan yang sama: hilangnya kapasitas menghasilkan sintesis pengalaman individual dengan kekuatan-kekuatan struktural yang membentuknya.
Gouldner menawarkan jalan keluar yang sampai sekarang belum usang: reflexive sociology. Sosiolog harus terus-menerus mempertanyakan posisi dan biasnya sendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari analisis, bukan berpura-pura berdiri di luar objek yang dikajinya. Kejujuran metodologis semacam ini justru menjadi pertahanan terbaik terhadap tuduhan bahwa ilmu sosial hanyalah kendaraan ideologi—dari kiri maupun kanan. Paralel dengan kritik ideologi oleh Sekolah Frankfurt yang memandang masyarakat sebagai totalitas yang mengandung kontradiksi yang harus selalu diatasi dengan paradoks: terlibat sekaligus berjarak.
Relevansi bagi Indonesia
Gejala yang sama juga terasa di sini. Pelemahan gotong royong di tengah urbanisasi dan individualisasi gaya hidup, polarisasi digital yang mengeras menjelang setiap momentum politik, dan krisis makna di kalangan generasi muda yang tumbuh di bawah bayang-bayang media sosial—semua ini adalah medan yang sesungguhnya milik sosiologi untuk dibaca dan dijelaskan, bukan sekadar diimpor dari perdebatan akademik Amerika. Indonesia tidak kekurangan data tentang gejala-gejala ini; yang sering hilang justru kerangka berpikir yang menyambungkan data dengan makna sosial yang lebih besar.
Penutup
Sosiologi memang layak dikritik ketika ia kehilangan jarak reflektif dan berubah menjadi kendaraan partisan atau sekadar teknik pengumpulan data. Tapi solusi terhadap penyakit itu bukan amputasi, melainkan penyembuhan diri—kembali pada tradisi yang justru lahir dari kegelisahan serupa: Gouldner, Mills, dan Sekolah Frankfurt, yang semuanya menolak ilusi ilmu sosial yang “bebas nilai” sekaligus menolak ilmu sosial yang jadi sekadar alat propaganda. Di tengah individualisme yang menguat, algoritma yang mendominasi ruang publik, dan anomie yang mengintai generasi muda, justru inilah momen ketika imajinasi sosiologis paling dibutuhkan—bukan untuk dilikuidasi, melainkan untuk direformasi dari dalam.
