Hampir tiap hari media sosial dihiasi komplain, aspirasi, dan gugatan warga tentang berbagai masalah. Baik kemacetan akut, parkir liar, jalur pedestrian yang diserobot, sampah bertumpuk, jalan berlubang, genangan air, polusi, hingga kabel menjuntai dan sopir Mikrotrans ugal-ugalan. Tak perlu disanggah, keluh kesah itu pertanda ada masalah, dan barangkali juga memang ada yang salah. Namun kesediaan warga curhat dan komplain ke pemerintah ini juga tanda warga masih percaya akan ada tindak lanjut. Ini sinyal baik, bahwa di kota ini modal sosial masih tersedia.
Kita kerap membaca Jakarta dari angka di ketinggian. Tentang pertumbuhan, inflasi, gini ratio, atau berbagai indeks, peringkat, tata kota, dan estetika. Jakarta juga sering diukur dalam kesebandingan dengan metropolitan lain di dunia. Tentu tak ada yang keliru. Namun cara pandang dari atas, yang terkesan serba ilmiah dan canggih itu rawan mengaburkan cara pandang lainnya, yakni melihat Jakarta dari bawah, sebagai realitas keseharian warga, yang barangkali memang pinggiran dan gampang dilupakan.
Adalah Alison J Murray, antropolog Australia yang jatuh cinta pada Indonesia karena pernah ikut ayahnya bekerja di Malang. Ia lalu meneliti sungguh-sungguh kota Jakarta di awal tahun 1980-an. Lalu lahirlah buku penting berjudul No Money, No Honey: A Study of Street Traders and Prostitutes (Cambrige, 1991). Murray memotret realitas akar rumput di Jakarta yang waktu itu sedang bersolek menjadi kota metropolitan di bawah Orde Baru, dengan pendekatan ketertiban dan penataan.
Waktu itu istilah PKL (pedagang kaki lima) sangat terkenal dan kental dengan penertiban dan penggusuran. Kehadiran mereka kerap dipandang sebagai gangguan pada cita-cita besar tentang Jakarta yang mendunia. Baik secara estetis maupun bisnis, eksistensi mereka dipandang sebelah mata dan mesti ditata. Alison Murray melihat secara berbeda. PKL bukan sekadar bisnis musiman yang sporadis. Mereka justru menunjukkan realitas ekonomi penting, melibatkan rantai pasok dan jaringan yang luas, tali temali, dan menggurita.
Pekerja seks juga bukan fakta pinggiran, melainkan sebuah keputusan ekonomi yang rasional. Bagaimana perempuan marjinal di Jakarta mengambil pekerjaan yang mampu menghasilkan pendapatan cukup tinggi, rutin, dan menjamin anggota keluarga di kampung bertahan hidup. Bukan berarti Murray mendukung prostitusi, tetapi ia melihat secara berbeda: apa yang kerap dianggap ilegal itu justru menjadi mesin ekonomi yang produktif. PKL dan pekerja seks menjadi simbol bagi survival economy yang dipandang sebelah mata tapi sanggup bertahan hidup tanpa uluran tangan negara.
Peneliti kedua adalah Roanne Van Voorst, antropolog Belanda yang menuliskan pengalaman hidup di kampung kumuh dalam buku Tempat Terbaik di Dunia (Marjin Kiri, 2018). Berbeda dengan Murray yang fokus pada aspek ekonomi, Van Voorst melihat jejaring manusia sebagai realitas akar rumput dan menjadi modal sosial penting bagi Jakarta. Mereka hidup dengan rasionalitas dan tradisi yang dibangun dari bawah. Di tengah kemiskinan ekstrem yang ditandai dengan banjir, sanitasi buruk, ancaman penyakit, ekonomi yang tak menentu, dan ancaman penggusuran – ternyata ada kekayaan sosial yang luar biasa.
Van Voorst mencandra adanya paradoks. Apa yang menurut kacamata ketinggian disebut kemiskinan, ternyata menyajikan kekayaan modal sosial yang kuat: jaringan sosial, mekanisme bertahan hidup, rasa saling percaya, daya juang menghadapi tekanan ekonomi. Mereka punya model gotong royong yang solid ketika terjadi banjir atau krisis ekonomi. Kawasan kumuh yang selama ini menanggung stereotipe banyak masalah, sumber penyakit, atau wilayah ilegal ternyata memiliki potensi sebagai komunitas – dengan identitas, daya ekonomi lokal, dan sejarahnya sendiri.
Baik Murray maupun Van Voorst mampu membalik cara pandang yang selama ini menjadi konsensus dalam melihat kota. Kelompok miskin yang dipotret dari kekurangannya kini ditilik dari apa yang mereka miliki. Maka penataan atau penggusuran demi estetika perlu diberi wanti-wanti, mesti manusiawi karena bukan sekadar membongkar ruang melainkan jejaring sosial yang menjadi akar kehidupan. Martabat manusia tak boleh dikebawahkan atas nama pembangunan.
Pendekatan antropologis dua peneliti ini juga punya kontribusi penting dalam melengkapi cara membaca Jakarta. Bukan hanya soal statistik, tetapi tentang emosi, perasaan, selera, rasa takut, kekhawatiran, dan harapan. Laporan-laporan yang selama ini pucat menjadi lebih manusiawi karena empati menjadi cara berpikir sebelum eksekusi dilakukan.
Tentu ini bukan romantisasi kemiskinan, bukan sikap anti penataan. Melainkan Jakarta yang kompleks jika dilihat secara tulus dan jernih amat membantu memperoleh solusi yang baik. Di samping ketegasan dan kegagahan, juga penting kematangan dan empati. Penataan, digitalisasi, normalisasi, dan mengejar Global City Index itu penting, namun dalam mewujudkan tidak perlu membawa korban karena cara pandang yang keliru. Garis pembangunan tak selalu hitam putih.
Saya melihat warna kebijakan Pak Pram dan Bang Doel dalam satu tarikan nafas dengan perhatian Alison J Murray dan Roanne Van Voorst. Menghadapi realitas Jakarta yang kompleks, Pak Pram tidak gegabah. Ia memilih berhati-hati dan mengambil jalan tengah. Cara menopang masyarakat bawah adalah mempertahankan bantuan untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial meski ada pemotongan anggaran. Kebijakan relokasi pedagang di Barito jelas mengingatkan kita bahwa para pedagang tak boleh digusur tanpa dukungan memadai. Maka Pemprov DKI menyiapkan sentra usaha yang layak bagi mereka.
Hari-hari ini Jakarta diwarnai isu parkir liar yang marak. Lagi-lagi ini isu yang cukup kompleks, bukan sekadar menertibkan trotoar dan masalah selesai. Ini tali temali antara isu perizinan, urbanisasi, lapangan kerja yang terbatas, dan kebutuhan menjaga geliat ekonomi. Termasuk tuntutan agar Satpol PP menertibkan dan menggebah pedagang kali lima yang sebagian besar menduduki jalur pedestrian. Pak Pram memberi arahan jelas: mereka perlu ditata agar hak pejalan kaki terlindungi, namun dengan persuasif dan humanis. Ini pula yang membuat Balaikota menjadi rumah yang ramah bagi warga, termasuk yang menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa.
Pula ketika realitas Jakarta adalah memanjakan kendaraan pribadi, maka integrasi sistem transportasi perlu dirancang dengan matang. Tak mungkin menghimbau orang naik kendaraan umum tanpa memberi contoh dan alternatif pilihan. Kelompok rentan pun perlu didukung agar mobilitas mereka terjamin, yakni dengan menggratiskan biaya transportasi. Fokus pembangunan infrastruktur di tengah himpitan fiskal diarahkan untuk membangun rumah sakit, rumah susun, sekolah, dan LRT.
Kohesi sosial sebagai modal penting bagi masyarakat yang sehat diupayakan terus dirawat. Taman-taman publik direvitalisasi agar menjadi ruang perjumpaan yang lebih intim dan sehat. Masyarakat bawah yang di keseharian hidup penuh sesak diberi kesempatan yang sama untuk mendiami dan berekspresi di ruang terbuka yang lebih ramah. Tak ada tinggi rendah. Blok M tersambungkan dengan Kota Tua oleh MRT, menjadi lorong waktu yang mempertemukan modernitas dan masa lampau.
Terakhir program pilah sampah. Hal yang menjadi momok karena sekian lama tak pernah diselesaikan. Jakarta darurat sampah! Maka yang dilakukan adalah membangun gerakan bottom up, justru karena percaya urusan sebesar ini hanya bisa diselesaikan dengan modal sosial warga. Sejak di rumah tangga, kesadaran itu dibangun dan diagregasi. RDF atau ITF hanyalah konsekuensi dari komitmen sungguh-sungguh oleh seluruh pihak. Sungai pun kembali dipeluk setelah sekian lama disingkirkan. Sungai menjadi teras rumah yang mesti dijaga agar kembali bersih dan asri.
Perjalanan memang masih panjang. Namun kita yakin, finish sempurna hanya mungkin diraih jika diawali dengan start yang baik. Kiranya kerendahan hati menimba inspirasi dari masa lalu menjadi bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik. Jakarta yang berparas lebih manusiawi. Jakarta sebagai kota kehidupan (the city of living communities), yang dirayakan dengan gembira oleh semua.
Jakarta, 6 Juli 2026
YP
