Kemarin tetiba viral beberapa meme atau potongan judul berita, yang mengutip pidato Menkeu Bu Sri Mulyani di ITB tentang gaji guru/dosen, apakah semuanya harus keuangan negara, ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Lalu opini pecah dan liar, seolah itu jadi pernyataan yang menyerang atau tidak menghargai profesi guru dan dosen. Lagi-lagi, pidato panjang dan bernas sekaligus visioner itu hanya dipotong secuil dan jadi kesimpulan: pars pro toto!
Saya tidak sehari dua hari mengenal Bu SMI. Dan kebetulan saya mengenal dan pernah berinteraksi di jarak yang sangat dekat, tak jarang berbincang tentang hal personal, termasuk cerita-cerita keluarga yang selalu menginspirasi. Meski saya tak boleh mendaku paham segalanya. Bagi saya, Bu SMI adalah teka teki yang tak pernah selesai, karena saya maklum, pikiran, hati, dan tindakannya selalu diarahkan untuk urusan publik. Rasanya, hanya karena surplus cinta tanah air yang sanggup membawanya pulang dari Bank Dunia, dan memaksa untuk terus ambil bagian sebagai penentu kebijakan Republik. Jalan agonistik yang tak semua sanggup menempuh.
Bu SMI lahir dan dibesarkan di keluarga guru. Bapak dan Ibu beliau, Prof Dr Satmoko dan Prof Dr Retno Sriningsih, adalah dosen, bahkan mencapai jenjang guru besar. Beliau sering berkisah, betapa Ibunya adalah seorang perempuan tangguh. Membesarkan sepuluh anak sambil melanjutkan kuliah hingga doktor. Bolak balik Jakarta Semarang naik kereta. Bu SMI usai kuliah di FE UI juga menjadi asisten dosen, dosen, dan peneliti di LPEM UI. Passionnya adalah mengajar dan riset, meski situasi politik akhir Orde
Baru akhirnya menjadi momen penting dalam hidupnya, sebagai ekonom cemerlang yang pernyataannya banyak dinanti sebagai headline media. Takdir kemudian membawanya ke IMF, dan kemudian bergabung di kabinet sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Saya merekam dengan amat kuat kiprah dan legacy Bu SMI di periode pertama Pak SBY, yaitu mereformasi Kementerian Keuangan dan APBN.
Saya tak hendak membahas itu. Tapi satu babak penting ketika Prof Retno, Ibunda Bu SMI secara khusus menyampaikan aspirasi pribadi dan juga ribuan dosen (dan guru tentu saja), tentang tunjangan. Dosen memang lekat dengan olok-olok “gaweane sak dos , gajine sak sen” (pekerjaan berkardus/banyak sekali, gajinya satu sen/sangat sedikit). “Mosok gaji dosen kalah sama pemenang kuis joged-joged di televisi….”, itulah kira-kira analogi yang getir. KPI Bu SMI sebagai Menkeu seketika runtuh! Bukan soal capaian-capaian makro atau penerimaan pajak, tapi menaikkan tunjangan dosen. Dan itu diwujudkan beliau.
Tentu saya sedang membela Bu Sri Mulyani, justru karena saya sangat mengenal pribadi dan isi pikirannya, dan kali ini sedang disalahpahami dan diframing buruk. Hampir mustahil Bu SMI punya maksud buruk kepada para dosen dan guru. Saya tahu persis ia bergumul keras memikirkan cara untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru, namun itu memang tak mudah. Ada alasan klise keterbatasan anggaran dan ruang fiskal. Pula isu pengukuran kinerja, agar yang berkinerja baik dan yang buruk tak disamakan begitu saja. Lagi-lagi, lawan Bu SMI adalah waktu. Tak ada lagi kesabaran revolusioner untuk hal ini. Dan seolah itu bertumpuk saat ini.
Jika Bu SMI bilang ‘apakah semuanya harus keuangan negara’, saya sangat yakin ia tidak sedang bicara norma. Itu semacam refleksi atas situasi yang tak ideal. Mengatakan kita punya keterbatasan bukanlah penghindaran tanggung jawab. Maka imbuhannya adalah ‘partisipasi masyarakat’, yang bentuknya bisa bermacam-macam. Di negara maju filantropi, CSR, investasi swasta bisa menjadi motor penggerak pendidikan. Jadi saya lebih memahami itu sebagai sebentuk undangan yang jujur, bahwa kita perlu berpikir keras dan cerdas, duduk bersama memikirkan solusi yang baik.
Saya justru tertarik dengan poin-poin lain yang disampaikan Bu SMI di pidato itu. Pidato yang substantif, menyentuh, dan komprehensif – barangkali aura audien dan tempat juga memberi bobot tersendiri. Bagaimana pemerintah terus berupaya memenuhi mandat konstitusi, dan melakukan berbagai terobosan untuk mengejar kemajuan. Tentu saja ini belum ideal dan jauh dari sempurna. Namun saya lebih memilih untuk merenungkan ucapan Bu SMI itu. Ini undangan buat kita semua, anak bangsa yang punya tanggung jawab yang sama.
Sedikit mundur. Barangkali ini potret dan wajah karut marut tata kelola negeri yang masih berupaya menemukan bentuk dan belum terselesaikan. Desentralisasi politik yang mrucut dan berlari kencang, tak seiring dengan desentralisasi fiskal yang masih ngos-ngosan. Butuh nafas panjang. Perlu ketelatenan. Kerja teknokratik dan realitas politik bukan lagi dua hal yang bisa dipartisi. Keduanya berkait kelindan. mengadvokasi isu dan kebijakan juga butuh strategi dan upaya yang baik, justru agar berbuah keberhasilan. Jika hari-hari ini kita merasa puas menumpahkan kekesalan pada Sri Mulyani, jangan-jangan selain salah alamat, kita malah menyisihkan sahabat seperjuangan yang sangat potensial membantu perbaikan nasib para guru dan dosen. Di era pendakuan ‘saya-serba benar’, saya sekali lagi memilih merenung. Semoga hingar bingar memikirkan nasib para dosen dan guru sekencang kita menyoal ijazah palsu dan drama-drama lain yang melelahkan.
Yustinus Prastowo
Mantan OB Lapangan Banteng
